-
Jepang menggantikan Belanda
Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati -
Janji Kemerdekaan oleh Jepang
Perdana Menteri Kuniaki Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia -
Pembentukan BPUPKI
Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, pada 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI diketuai Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat, dan diresmikan pendiriannya pada tanggal 29 April 1945 -
Awal Sidang Pertama BPUPKI
Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Untuk mendapatkan rumusan dasar negara yang benar- benar tepat, maka acara dalam sidang ini adalah mendengarkan pidato dari tiga tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu Mr. Mohammad Yamin, Mr Soepomo, dan Ir Soekarno. -
Akhir Sidang Pertama BPUPKI
Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Untuk mendapatkan rumusan dasar negara yang benar- benar tepat, maka acara dalam sidang ini adalah mendengarkan pidato dari tiga tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu Mr. Mohammad Yamin, Mr Soepomo, dan Ir Soekarno. -
Terciptanya Piagam Jakarta
Disusun oleh Panitia Sembilan, dipimpin Soekarno -
Awal Sidang Kedua BPUPKI
Sidang kedua membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) dan bentuk negara. Mengenai bentuk negara, mayoritas
peserta sidang setuju dengan bentuk republik. -
Akhir Sidang Kedua BPUPKI
Sidang kedua membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) dan bentuk negara. Mengenai bentuk negara, mayoritas
peserta sidang setuju dengan bentuk republik. -
Bom Atom Di Hiroshima
Jepang terdesak, menuju kekalahannya di perang Dunia kedua -
Bom Atom Di Nagasaki
Jepang terdesak, menuju kekalahannya di perang Dunia kedua -
Peristiwa Rengasdengklok
peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Wikana, Aidit, dan Chaerul Saleh dari perkumpulan "Menteng 31" terhadap Soekarno dan Hatta. -
Proklamasi Kemerdekaan
Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja. Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno/Hatta -
Sidang I PPKI
UUD 1945 disahkan dengan revisi Piagam Jakarta, khususnya mengubah rumusan dasar negara. Soekarno dan Hatta diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden secara aklamasi. Komite Nasional dibentuk karena belum ada DPR dan MPR. -
Mulainya Masa Pemerintahan Soekarno
Presiden pertama RI, memimpin masa Revolusi dan Demokrasi Terpimpin. Fokus pada nasionalisme, anti-imperialisme, dan proyek mercusuar. Mengalami krisis politik dan ekonomi, berakhir setelah peristiwa G30S 1965. -
Sidang II PPKI
Bentuk provinsi, Komite Nasional Daerah, dan kabinet -
Masuknya AFNEI Dan NICA
Allied Forces Netherland East Indies (AFNEI) yang dipimpin oleh Letjen Sir Philip Christison mendarat di Tanjung Priok. Ternyata, pasukan Sekutu datang dengan diboncengi Netherland Indies Civil Administration (NICA), yang dipimpin Van der Plass. Tujuan AFNEI datang ke Indonesia adalah untuk menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang, melucuti dan memulangkan tentara Jepang, dan membebaskan tentara Sekutu -
Insiden Hotel Yamato
Peristiwa perobekan bagian biru dari bendera Belanda di atas Hotel Yamato, Surabaya, oleh para pejuang Indonesia, sebagai bentuk penolakan kembalinya penjajahan. Insiden ini memicu ketegangan yang berkembang menjadi Pertempuran 10 November, yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. -
Awal Pertempuran Medan Area
Serangkaian perlawanan rakyat Medan terhadap Sekutu dan NICA yang ingin menguasai Sumatera Utara. Berlangsung selama setahun dan menunjukkan semangat gigih mempertahankan kemerdekaan. -
Awal Pertempuran Lima Hari di Semarang
Pertempuran antara pemuda dan tentara Jepang di Semarang, dipicu oleh penahanan dan pembunuhan tokoh Palang Merah Indonesia oleh tentara Jepang. Perlawanan rakyat menunjukkan semangat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. -
Akhir Pertempuran Lima Hari di Semarang
Pertempuran antara pemuda dan tentara Jepang di Semarang, dipicu oleh penahanan dan pembunuhan tokoh Palang Merah Indonesia oleh tentara Jepang. Perlawanan rakyat menunjukkan semangat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. -
Awal Pertempuran Ambarawa
Pasukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) di bawah komando Kolonel Soedirman bertempur melawan pasukan Sekutu dan NICA di Ambarawa, Jawa Tengah. Pertempuran ini menegaskan kekuatan dan kemampuan militer Indonesia pasca-kemerdekaan. -
Pertempuran 10 November di Surabaya
Pertempuran besar antara rakyat Surabaya dan tentara Inggris-Belanda. Dipicu oleh tewasnya Brigadir Jenderal Mallaby. Ribuan pejuang gugur, namun menunjukkan keberanian luar biasa rakyat Indonesia. Dikenang sebagai Hari Pahlawan. -
Akhir Pertempuran Ambarawa
Pasukan TKR (Tentara Keamanan Rakyat) di bawah komando Kolonel Soedirman bertempur melawan pasukan Sekutu dan NICA di Ambarawa, Jawa Tengah. Pertempuran ini menegaskan kekuatan dan kemampuan militer Indonesia pasca-kemerdekaan. -
Bandung Lautan Api
Rakyat dan pejuang Bandung membumihanguskan kota bagian selatan agar tidak dikuasai Belanda. Dikenal sebagai simbol perlawanan dan pengorbanan demi kemerdekaan. -
Awal Perundingan Linggarjati
Belanda mengakui secara de facto wilayah RI (Jawa, Madura, dan Sumatera). Indonesia dan Belanda sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Uni Indonesia-Belanda. -
Puputan Margarana Di Bali
Perlawanan heroik pasukan Ciung Wanara pimpinan I Gusti Ngurah Rai melawan pasukan Belanda di Bali. Seluruh pasukan melakukan “puputan” (perang habis-habisan) hingga gugur. -
Akhir Pertempuran Medan Area
Serangkaian perlawanan rakyat Medan terhadap Sekutu dan NICA yang ingin menguasai Sumatera Utara. Berlangsung selama setahun dan menunjukkan semangat gigih mempertahankan kemerdekaan. -
Perundingan Linggarjati Ditandatangani
Belanda mengakui secara de facto wilayah RI (Jawa, Madura, dan Sumatera). Indonesia dan Belanda sepakat membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Uni Indonesia-Belanda. -
Agresi Militer Belanda I
Belanda merasa tidak puas dengan hasil Perundingan Linggarjati dan ingin kembali menguasai wilayah Indonesia secara militer. -
Awal Perjanjian Renville
di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville, yang berlabuh di Jakarta. keputusannya: Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai
bagian wilayah Republik Indonesia. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perundingan Renville ternyata juga diingkari oleh Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer II -
Perjanjian Renville Ditandatangani
di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville, yang berlabuh di Jakarta. keputusannya: Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai
bagian wilayah Republik Indonesia. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perundingan Renville ternyata juga diingkari oleh Belanda. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan Agresi Militer II -
Agresi Militer Belanda II
Saat Belanda menduduki Yogyakarta dan menangkap para pemimpin RI seperti Soekarno dan Hatta, mereka mengklaim bahwa pemerintahan RI sudah tidak ada. Namun, sebelum Yogyakarta jatuh, telah dibentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara. Selain itu, Jenderal Sudirman memimpin Komando Perang Gerilya. Pasukan Indonesia kemudian melakukan perang gerilya dan menggelar Serangan Umum 1 Maret 1949. -
Serangan Umum 1 Maret 1949
Dilancarkan oleh TNI di bawah komando Jenderal Soedirman dan Letkol Soeharto di Yogyakarta, untuk menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki kekuatan militer. Serangan berhasil merebut kota selama 6 jam dan menguatkan posisi diplomatik Indonesia di dunia internasional. -
Awal Perjanjian Roem-Roijen
Perjanjian ini menghasilkan resolusi mendesak supaya permusuhan antara Indonesia dan Belanda segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan dan dilanjutkan ke konfrensi Meja Bundar -
Perjanjian Roem-Roijen Ditandatangani
Perjanjian ini menghasilkan resolusi mendesak supaya permusuhan antara Indonesia dan Belanda segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan dan dilanjutkan ke konfrensi Meja Bundar -
Awal Konferensi Meja Bundar
Konfrensi Meja Bundar merupakan tindak lanjut dari perundingan Roem roijen -
Konferensi Meja Bundar Ditandatangani
Konfrensi Meja Bundar merupakan tindak lanjut dari perundingan Roem roijen -
Kedaulatan Negara Indonesia Lewat Konferensi Meja Bundar
kedaulatan atas Republik Indonesia Serikat diserahkan.Penyerahan dan sekaligus pengakuan kedaulatan tersebut dilakukan di dua tempat, yaitu di Belanda dan di Indonesia. Di Belanda, penyerahan kedaulatan dilakukan oleh Ratu Juliana kepada kepala delegasi RIS Dr. Moh. Hatta.
Adapun di Jakarta, penyerahan kedaulatan dilakukan A.H.J. Lovink kepada wakil pemerintah RIS, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Penyerahan kedaulatan ini menandakan berakhirnya
masa penjajahan Belanda di Indonesia secara formal. -
Pemberontakan APRA (Angkatan Perang Ratu Adil)
Pemberontakan APRA terjadi pada 22 Januari 1950 di Bandung, dipimpin Raymond Westerling. Mereka menolak pembubaran RIS dan ingin mempertahankan negara federal. Pemberontakan ini berhasil digagalkan oleh TNI. -
Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan)
Pemberontakan RMS (Republik Maluku Selatan) terjadi pada 25 April 1950, diproklamasikan oleh mantan anggota KNIL yang menolak bergabung dengan NKRI. Mereka ingin mendirikan negara sendiri di wilayah Maluku. Pemerintah Indonesia mengirim pasukan dan berhasil menumpas pemberontakan, meski perlawanan sempat berlanjut di daerah pegunungan. -
Terjadinya Sistem Demokrasi Liberal
Sistem parlementer, presiden hanya sebagai kepala negara. Sering terjadi pergantian kabinet (7 kabinet dalam 9 tahun). Pemilu pertama dilaksanakan tahun 1955 (untuk DPR dan Konstituante). Banyak partai politik, menyebabkan koalisi rapuh dan instabilitas politik. -
RI kembali jadi negara kesatuan dari RIS
Setelah Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, Indonesia berbentuk Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun, sistem federal ini tidak mendapat dukungan luas dari rakyat karena dianggap buatan Belanda. Akhirnya, atas desakan daerah dan keputusan politik, pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan dan Indonesia kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). -
Peristiwa 17 Oktober
Peristiwa 17 Oktober 1952 adalah aksi unjuk kekuatan militer yang dilakukan oleh sejumlah anggota TNI AD di Jakarta. Mereka menuntut pembubaran DPR karena dianggap menghalangi reformasi militer. Massa dan pasukan menduduki sekitar Istana Merdeka, namun Presiden Soekarno tetap mendukung parlemen dan berhasil meredam ketegangan. Peristiwa ini mencerminkan awal ketegangan antara militer dan sipil di masa Demokrasi Liberal. -
Pemilu pertama RI
Pemilu pertama Republik Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955. Pemilu ini terdiri dari dua tahap: untuk memilih anggota DPR (29 September) dan Konstituante (15 Desember). Diikuti oleh banyak partai politik, termasuk PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Hasilnya menunjukkan kekuatan politik yang tersebar merata, namun Konstituante gagal menyusun UUD baru, sehingga pada 1959 dikeluarkan Dekret Presiden untuk kembali ke UUD 1945. -
Pemberontakan PRRI & Permesta
Pemberontakan PRRI (Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia) dan Permesta (Perjuangan Rakyat Semesta) terjadi pada 1957–1958 di Sumatera dan Sulawesi. Dipicu oleh ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat terkait pembagian kekuasaan dan ekonomi. Tokoh-tokohnya berasal dari kalangan militer dan sipil daerah. Pemerintah menanggapinya dengan operasi militer, dan pada 1961, pemberontakan ini berhasil dipadamkan. -
Akhir Dari Demokrasi Liberal
Sistem parlementer, presiden hanya sebagai kepala negara. Sering terjadi pergantian kabinet (7 kabinet dalam 9 tahun). Pemilu pertama dilaksanakan tahun 1955 (untuk DPR dan Konstituante). Banyak partai politik, menyebabkan koalisi rapuh dan instabilitas politik. -
Dekrit Presiden 5 Juli
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan Presiden Soekarno yang berisi pembubaran Konstituante, pengembalian UUD 1945 sebagai konstitusi, dan pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS). -
Era Demokrasi Terpimpin
Demokrasi terpimpin adalah sistem politik di mana kekuasaan politik lebih terpusat di tangan pemimpin atau kelompok kecil, dengan tujuan mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang dianggap penting bagi masyarakat. -
DPR dibubarkan dan diganti DPR-GR
Pada tahun 1960, DPR yang terbentuk dari Pemilu 1955 dibubarkan oleh Presiden Soekarno dan digantikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR). Pembubaran DPR ini terjadi setelah dewan legislatif tersebut menolak Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan oleh pemerintah. -
Period: to
Ekonomi sangat buruk, hiperinflasi 600%
Ekonomi Indonesia pernah mengalami masa sulit dengan inflasi sangat tinggi, mencapai 600%, terutama pada masa Orde Lama (Demokrasi Terpimpin) di era 1963-1965. Hiperinflasi ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk pencetakan uang berlebihan dan peredaran mata uang yang tidak terkontrol. Dampak dari hiperinflasi ini sangat signifikan, menggerus daya beli masyarakat dan APBN, serta menyebabkan ketidakpercayaan terhadap nilai Rupiah. -
Dimulainya Konfrontasi Indonesia–Malaysia
Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah konflik bersenjata yang berlangsung dari tahun 1963 hingga 1966 akibat penentangan Indonesia terhadap pembentukan negara Malaysia, khususnya penggabungan wilayah Sabah dan Sarawak (British Borneo) dengan Federasi Malaya. Konflik ini dikenal sebagai "Konfrontasi" di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. -
Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat
Penentuan Pendapat Rakyat di Irian Barat dilaksanakan pada tahun 1969 sebagai bagian dari kesepakatan antara Indonesia dan Belanda dalam Perjanjian New York (1962). Pepera dilakukan di bawah pengawasan PBB untuk menentukan apakah rakyat Irian Barat ingin bergabung dengan Indonesia atau merdeka. Hasilnya, sebagian besar wakil rakyat yang dipilih menyatakan bergabung dengan Indonesia. Meskipun prosesnya menuai kritik, PBB menerima hasil tersebut, dan Irian Barat resmi menjadi bagian dari Indonesia -
G30SPKI
G30S/PKI adalah singkatan dari Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia, yang merupakan peristiwa bersejarah yang terjadi di Indonesia pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965. Peristiwa ini melibatkan penculikan dan pembunuhan enam jenderal TNI Angkatan Darat dan satu perwira tinggi lainnya, dengan tuduhan bahwa Gerakan ini merupakan upaya kudeta yang dilakukan oleh PKI. -
Akhir Dari Konfrontasi Indonesia–Malaysia
Konfrontasi Indonesia-Malaysia adalah konflik bersenjata yang berlangsung dari tahun 1963 hingga 1966 akibat penentangan Indonesia terhadap pembentukan negara Malaysia, khususnya penggabungan wilayah Sabah dan Sarawak (British Borneo) dengan Federasi Malaya. Konflik ini dikenal sebagai "Konfrontasi" di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. -
Akhir Pemerintahan Soekarno
Presiden pertama RI, memimpin masa Revolusi dan Demokrasi Terpimpin. Fokus pada nasionalisme, anti-imperialisme, dan proyek mercusuar. Mengalami krisis politik dan ekonomi, berakhir setelah peristiwa G30S 1965. -
Soeharto ditunjuk sebagai Presiden
Pemerintahan Soeharto dimulai tahun 1967 dan dikenal sebagai era Orde Baru. Ia menekankan stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan nasional. Namun, pemerintahannya bersifat otoriter, dengan pembatasan kebebasan pers dan politik. Soeharto lengser pada 1998 akibat krisis ekonomi dan tekanan reformasi. -
Orde Baru Resmi Dimulai Dengan Pelantikan Soeharto Yang Resmi
Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto yang dimulai pada 1966 setelah runtuhnya Orde Lama. Fokus utamanya adalah stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan nasional. Pemerintahan ini berlangsung otoriter dengan pembatasan kebebasan berpendapat. Berakhir pada 1998 akibat krisis ekonomi dan tuntutan reformasi. -
Penyederhanaan Partai (3 partai)
Pada masa Orde Baru, pemerintah melakukan penyederhanaan partai politik untuk menciptakan stabilitas politik. Pada tahun 1973, partai-partai disatukan menjadi tiga: PPP (gabungan partai Islam), PDI (gabungan partai nasionalis dan Kristen), dan Golkar (pendukung pemerintah). Langkah ini membuat Golkar mendominasi pemilu selama Orde Baru. -
Peristiwa Malari
Peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) terjadi pada 15 Januari 1974 di Jakarta. Aksi unjuk rasa mahasiswa menolak dominasi asing dan korupsi berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan. Peristiwa ini terjadi saat kunjungan Perdana Menteri Jepang, Tanaka. Akibatnya, banyak korban jiwa, dan pemerintah memperketat pengawasan terhadap aktivitas politik dan media. -
Invasi ke Timor Timur
Invasi ke Timor Timur dimulai pada 7 Desember 1975 oleh Indonesia melalui operasi militer bernama Operasi Seroja. Invasi ini dilakukan setelah Timor Timur menyatakan kemerdekaan secara sepihak dari Portugal dan dikuasai oleh kelompok Fretilin. Indonesia menganggap hal itu sebagai ancaman stabilitas dan ingin mengintegrasikan Timor Timur sebagai provinsi. Meskipun banyak mendapat kecaman internasional, Timor Timur resmi menjadi bagian Indonesia pada 1976. -
Peristiwa Tanjung Priok
Peristiwa Tanjung Priok terjadi pada 12 September 1984 di Jakarta, saat aparat militer menembaki massa yang sedang berdemo menolak kebijakan pemerintah tentang azas tunggal Pancasila. Aksi tersebut dipicu oleh ketegangan antara umat Islam dan aparat terkait penertiban atribut keagamaan. Peristiwa ini menewaskan puluhan orang dan menjadi sorotan karena dugaan pelanggaran HAM oleh rezim Orde Baru. -
Tragedi Santa Cruz, Dili
Tragedi Santa Cruz terjadi pada 12 November 1991 di Dili, Timor Timur. Saat unjuk rasa damai di Pemakaman Santa Cruz, pasukan militer Indonesia menembaki massa yang sebagian besar anak muda, menewaskan lebih dari 250 orang. Peristiwa ini menarik perhatian dunia internasional dan meningkatkan tekanan terhadap Indonesia terkait pelanggaran HAM di Timor Timur. -
Kerusuhan Mei
Kerusuhan Mei 1998 terjadi pada 13–15 Mei di beberapa kota besar, terutama Jakarta. Kerusuhan dipicu oleh krisis ekonomi, ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soeharto, dan isu politik. Aksi massa disertai penjarahan, pembakaran, serta kekerasan, termasuk terhadap etnis Tionghoa. Peristiwa ini mempercepat runtuhnya rezim Orde Baru dan berujung pada pengunduran diri Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. -
Akhir Pemerintahan Soeharto
Reformasi dimulai pada 1998 akibat krisis ekonomi, korupsi, dan otoritarianisme di bawah pemerintahan Soeharto. Aksi mahasiswa dan demonstrasi besar-besaran terjadi di berbagai daerah. Tekanan publik memuncak setelah Tragedi Trisakti yang menewaskan empat mahasiswa. Akhirnya, pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri setelah 32 tahun berkuasa, menandai dimulainya era Reformasi di Indonesia.