-
Jepang Menguasai Indonesia
Saat Jepang menguasai Indonesia mereka disambut baik oleh rakyat Indonesia karena dianggap sebagai penyelamat yang akan membebaskan Indonesia dari penjajahan Belanda. Jenderal Hein ter Poorten dari pihak Belanda menyerah kepada Jenderal Hitoshi Imamura dari Jepang. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Untuk menghadapi Sekutu, Jepang mencari dukungan kepada bangsa-bangsa yang diduduki dengan memberikan janji kemerdekaan termasuk Indonesia. -
BPUPKI
Berkaitan dengan janji yang telah dikemukakan oleh pihak Jepang, pada 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). BPUPKI diketuai Dr. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat.dan diresmikan pendiriannya pada tanggal 29 April 1945. Menurut George McTurnan Kahin dalam bukunya Major Governments of Asia, jumlah anggota BPUPKI yang berasal dari Indonesia sebanyak 60 orang dan tujuh orang Jepang yang tidak memiliki hak suara. -
Sidang Pertama BPUPKI
Sidang pertama BPUPKI membahas dasar negara Indonesia merdeka. Mohammad Yamin, Soepomo, dan Ir. Soekarno menyampaikan gagasan mereka. Ir. Soekarno tidak menjadi ketua BPUPKI karena ia ingin aktif menyampaikan pendapat. Pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengusulkan rumusan dasar negara. Namun, hingga akhir sidang belum ada kesepakatan. Selama masa reses, dibentuk Panitia Sembilan yang diketuai Soekarno untuk merumuskan dasar negara. Hasilnya adalah Piagam Jakarta yang disepakati pada 22 Juni 1945. -
Sidang Kedua BPUPKI
Sidang kedua membahas rancangan UUD dan bentuk negara. Mengenai bentuk negara, mayoritas peserta setuju dengan bentuk republik. Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia kecil untuk mempercepat kerja. Panitia ini bernama Panitia Perancang UUD yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia ini menyepakati Piagam Jakarta dijadikan sebagai inti pembukaan UUD. 14 Juli 1945 Panitia Perancang UUD yang diketuai Soekarno melaporkan hasil kerja panitia. 16 Juli 1945 BPUPKI menerima naskah Undang-Undang Dasar. -
Peristiwa Rengasdengklok
Bom atom di Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang menyerah pada 15 Agustus 1945, disiarkan oleh Kaisar Hirohito. Sutan Syahrir mendorong Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta diculik ke Rengasdengklok oleh golongan muda untuk mempercepat proklamasi. Ahmad Subardjo menengahi, dan proklamasi disepakati dilakukan 17 Agustus. Teks proklamasi disusun di rumah Laksamana Maeda, diketik oleh Sayuti Melik, dan dibacakan oleh Soekarno. -
Sidang Pertama PPKI
Setelah proklamasi kemerdekaan pada 18 Agustus 1945, sidang pertama PPKI menghasilkan beberapa keputusan penting. UUD 1945 disahkan dengan Piagam Jakarta sebagai rancangan awal yang direvisi, termasuk perubahan kalimat "Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syariat Islam bagi Pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa." Soekarno dan Hatta diangkat sebagai Presiden dan Wakil Presiden melalui usulan Otto Iskandardinata dan disetujui aklamasi. Selain itu, dibentuknya Komite Nasional. -
Sidang Kedua PPKI
Pada sidang kedua PPKI, Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi dengan gubernur masing-masing, dan dibentuk Komite Nasional Daerah di setiap provinsi. Kabinet pertama terdiri dari 12 departemen dan 4 non-departemen, dengan menteri-menteri seperti AA Maramis (Keuangan) dan Ki Hajar Dewantara (Pengajaran). Empat pejabat negara juga diangkat untuk memimpin lembaga negara, yaitu Kusumah Atmaja , Gatot Tarunamiharja , A.G. Pringgodigdo, dan Sukarjo Wiryopranoto. -
Sidang Ketiga PPKI
Pada sidang ketiga PPKI 22 Agustus 1945, dibentuk KNIP untuk mempersiapkan pemilu, namun rencana pembentukan PNI dibatalkan karena dianggap tidak demokratis. Juga dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) untuk menjaga keamanan. Kemerdekaan Indonesia tidak diakui, dan Belanda berusaha merebut kembali Indonesia setelah Perang Dunia II. -
AFNEI
Pada 29 September 1945, pasukan Sekutu (AFNEI) yang dipimpin Letjen Sir Philip Christison mendarat di Tanjung Priok, bersama NICA yang dipimpin Van der Plass. AFNEI bertujuan melucuti tentara Jepang, mengamankan wilayah Indonesia, membebaskan warga Eropa, dan mengembalikan pemerintahan sipil. Sementara itu, NICA ingin mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Kedatangan Sekutu awalnya disambut Indonesia, namun setelah mengetahui NICA terlibat, perlawanan mulai muncul. -
Perundingan Linggajati
Perundingan Linggajati di Linggajati, Jawa Barat. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu, Sumatra, Jawa, dan Madura. Republik Indonesia dan Belanda sepakat membentuk RIS, dimana salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth dengan ratu Belanda sebagai ketuanya. Tetapi perjanjian ini dilanggar, Belanda melakukan agresi militer 1.
Kemudian dunia internasional mendesak dilakukan perundingan Renvile -
Perundingan Renville
Perundingan Renville menghasilkan keputusan Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai wilayah RI, serta penarikan TNI dari daerah Belanda. Namun, Belanda mengingkari perjanjian dan melancarkan Agresi Militer II, menduduki Yogyakarta dan menangkap pemimpin RI. Sebelum Yogyakarta jatuh, dibentuk PDRI di Sumatra Barat dan Komando Perang Gerilya. Serangan umum 1 Maret 1949 mengalahkan Belanda, mematahkan propaganda mereka, dan mendorong perjanjian Roem-Roijen. -
Perjanjian Roem-Roijen
Perjanjian Roem-Roijen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 17 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem dan Herman van Roijen.
Perjanjian ini menghasilkan resolusi mendesak supaya permusuhan antara Indonesia dan Belanda segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan dan dilanjutkan ke konfrensi Meja Bundar (KMB). -
Konferensi Meja Bundar
Konferensi Meja Bundar (KMB) diadakan di Den Haag, Belanda, dari 23 Agustus hingga 2 November 1949, sebagai tindak lanjut perundingan Roem-Roijen. Pada 27 Desember 1949, Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat (RIS). Penyerahan dilakukan di Belanda oleh Ratu Juliana kepada Dr. Moh. Hatta, dan di Jakarta oleh A.H.J. Lovink kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Penyerahan ini menandakan berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia.