-
Jepang menggantikan Belanda di Indonesia
Pada tanggal ini, Jenderal Hein ter Poorten dari pihak Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jenderal Hitoshi Imamura dari Jepang di Kalijati, Subang. Penyerahan ini menandai berakhirnya penjajahan Belanda di Indonesia dan dimulainya pendudukan Jepang. -
Jepang menjanjikan Kemerdekaan kepada Indonesia
Perdana Menteri Jenderal Kuniaki Koiso menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia tersebut. Janji ini dikemukakan di depan Parlemen Jepang, dengan tujuan untuk menarik simpati Indonesia. Sebagai pembuktiannya, ia mengijinkan pengibaran bendera merah putih di kantor- kantor, tetapi harus berdampingan dengan bendera Jepang. -
Diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
-
Diresmikan pendirian BPUPKI
-
Anggota BPUPKI dilantik
-
Period: to
Sidang Pertama BPUPKI
Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Untuk mendapatkan rumusan dasar negara yang benar- benar tepat, maka acara dalam sidang ini adalah mendengarkan pidato dari tiga tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu Mr. Mohammad Yamin, Mr Soepomo, dan Ir Soekarno. -
Period: to
Sidang Kedua BPUPKI
Sidang kedua membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) dan bentuk negara. Mengenai bentuk negara, mayoritas
peserta sidang setuju dengan bentuk republik. -
Pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)
PPKI menggantikan BPUPKI untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia -
Peristiwa Rengasdengklok
Peristiwa Rengasdengklok adalah peristiwa penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda antara lain Soekarni, Wikana, Aidit, dan Chaerul Saleh dari perkumpulan "Menteng 31" terhadap Soekarno dan Hatta. -
Pembacaan Proklamasi Kemerdekaan
-
Period: to
Masa Kemerdekaan
-
Sidang Pertama PPKI
Menghasilkan UUD 1945, merevisi Piagam Jakarta, menetapkan presiden dan wakil presiden, dan membentuk Komite Nasional. -
Sidang Kedua PPKI
- Indonesia dibagi menjadi 8 provinsi,yang masing-masing dipimpin oleh kepala daerah, yaitu gubernur.
- Dibentuklah Komite Nasional Daerah untuk ditempatkan di tiap-tiap provinsi, tugas Komite Nasional Daerah adalah untuk membantu presiden.
- Dibentuk departemen dan menteri (kabinet pertama), yang terbagi menjadi 12 bagian Departemen dan 4 non departemen.
- Diangkat pula empat pejabat negara yang mengepalai beberapa lembaga negara.
-
Sidang Ketiga PPKI
- Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) Pada 29 Agustus 1945,dengan tujuan untuk pemilu di masa mendatang. Fungsi KNIP adalah sebagai pusat dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- Perencanaan pembentukan PNI. PNI dirancang untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang adil, makmur, dan berdaulat.
- Dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR) Untuk menjaga keamanan Indonesia,pada 22 Agustus 1945
-
Insiden Hotel Yamato
-
AFNEI datang ke Indonesia
Pada 29 September 1945, Allied Forces Netherland East Indies (AFNEI) yang dipimpin oleh Letjen Sir Philip Christison mendarat di Tanjung Priok. Ternyata, pasukan Sekutu datang dengan diboncengi Netherland Indies Civil Administration (NICA), yang dipimpin Van der Plass. Tujuan AFNEI datang ke Indonesia adalah untuk menerima penyerahan kekuasaan dari tangan Jepang, melucuti dan memulangkan tentara Jepang, dan membebaskan tentara Sekutu. -
Period: to
Pertempuran Medan Area
-
Period: to
Pertempuran Lima Hari di Semarang
-
Period: to
Pertempuran Ambarawa
-
Pertempuran 10 November di Surabaya
-
Bandung Lautan Api
-
Period: to
Perundingan Linggajati
Perundingan Linggajati,di Linggajati, Kuningan, Jawa Barat.
Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu, Sumatra, Jawa, dan Madura.
Republik Indonesia dan Belanda sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat (RIS), di mana salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia.
Dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth /persemakmuran Indonesia-Belanda dengan dengan ratu Belanda sebagai ketuanya -
Puputan Margarana
-
Period: to
Agresi Militer 1
Belanda melakukan agresi militer 1 yaitu serangan untuk menguasai pulau jawa dan sumatera tgl 21 juli - 5 agustus 1947. -
Period: to
Perundingan Renville
- Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatra sebagai bagian wilayah Republik Indonesia.
- TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan Jawa Timur.
-
Agresi Militer 2
Belanda berhasil menduduki ibu kota RI, Yogyakarta. Para pemimpin Indonesia ditangkap
dan diasingkan ke pulau Bangka.
Selama Agresi Militer II, Belanda selalu mempropagandakan bahwa setelah
ditangkapnya pemimpin-pemimpin RI, maka pemerintah RI sudah tidak ada. Tetapi tanpa diduga pihak Belanda,Sebelum Yogyakarta jatuh, Pemerintah RI telah membentuk Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Sumatra Barat. PDRI ini dijalankan oleh Mr. Syafruddin Prawiranegara. -
Serangan Umum
-
Period: to
Perjanjian Roem-Roijen
Perjanjian ini menghasilkan resolusi mendesak supaya permusuhan antara Indonesia dan Belanda segera dihentikan dan pemimpin Indonesia yang ditahan segera dibebaskan dan dilanjutkan ke konfrensi Meja Bundar (KMB). -
Period: to
Konferensi Meja Bundar
Konfrensi Meja Bundar merupakan tindak lanjut dari perundingan Roem roijen. -
Belanda menyerahkan kedaulatan atas Indonesia
Penyerahan dan sekaligus pengakuan kedaulatan tersebut dilakukan di dua tempat, yaitu di Belanda dan di Indonesia. Di Belanda, penyerahan kedaulatan dilakukan oleh Ratu Juliana kepada kepala delegasi RIS Dr. Moh. Hatta.
Adapun di Jakarta, penyerahan kedaulatan dilakukan A.H.J. Lovink kepada wakil pemerintah RIS, Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Penyerahan kedaulatan ini menandakan berakhirnya
masa penjajahan Belanda di Indonesia secara formal. -
Period: to
Orde Lama
Ini adalah sistem politik yang berlaku di Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno. Orde Lama mengembalikan UUD 1945, membubarkan konstituante, dan membentuk MPRS dan DPAS. Tetapi, kolaborasi ini tetap gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak Indonesia kala itu. Pendapatan ekspor Indonesia menurun, cadangan devisa menurun, inflasi terus menaik dan korupsi kaum birokrat dan militer menjadi wabah sehingga situasi politik Indonesia memicu banyaknya demonstrasi. -
Period: to
Orde Baru
Ini adalah masa pemerintahan Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela dan pengekangan kebebasan berpendapat. -
Period: to
Presiden Habibie
Di periode Habibie, dia melakukan beberapa kebijakan penting untuk mengatasi krisis ekonomi Indonesia. Ini dimulai dengan mengendalikan jumlah uang yang beredar, menerbitkan obligasi senilai Rp. 650 triliun untuk menalangi perbankan, serta menghentikan praktek monopoli. -
Period: to
Presiden Gus Dur
Di masa presiden Gus Dur, dia melakukan beberapa hal seperti:
1. Membubarkan Departemen Penerangan
2. Siswa diliburkan saat ramadhan
3. Perayaan Imlek dibebaskan
4. Menyelesaikan beberapa macam konflik di Indonesia Tetapi, masih ada kasus praktek korupsi dan Gus Dur melakukan hal yang kontroversial seperti tidak melarang pengibaran bendera Bintang Kejora. -
Period: to
Presiden Megawati
Di masa presiden Megawati, dia melakukan:
1. Menciptakan Komisi Pemberantasan Korupsi
2. Menetapkan sistem pemilihan umum
3. Bersepakat dengan Gerakan Aceh Merdeka untuk menyelesaikan konflik Tetapi masih ada:
- Praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme)
- Krisis ekonomi -
Period: to
Presiden SBY
Dampak positif:
1. Menciptakan stabilitas ekonomi
2. Melaksanakan program PNPM Mandiri
3. Meluncurkan Program Bantuan Operasional Sekolah Dampak negatif:
1. Kebijakan yang dilaksanakan tidak merata
2. Rendahnya komitmen terhadap penciptaan sistem keamanan masyarakat
3. Kasus Mafia Pajak -
Period: to
Presiden Jokowi
Jokowi dikenal dengan proyek infastrukturnya, yaitu membuat jalanan, pelabuhan, dan bandara untuk meningkatkan konektivitas. Dia juga membuat Proyek Ibu Kota Nusantara, hal yang kontroversial karena kekhwatiran tentang kerusakan lingkungan. -
Presiden Prabowo