-
Belanda menyerah kepada Jepang di Indonesia (Kapitulasi Kalijati, Subang, Jawa Barat).
Belanda menyerah kepada Jepang di Indonesia melalui Perjanjian Kalijati yang ditandatangani pada 8 Maret 1942 di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Perjanjian ini menandai berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia dan dimulainya masa pendudukan Jepang. -
Jepang resmi menguasai seluruh Indonesia.
Pada 8 Maret 1942, melalui Kapitulasi Kalijati, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, menandai awal pendudukan Jepang di seluruh Indonesia. Jepang kemudian membagi wilayah Indonesia menjadi tiga kekuasaan militer dan memerintah dengan ketat hingga menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, membuka jalan bagi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. -
Jepang membentuk PETA (Pembela Tanah Air) untuk membantu pertahanan.
Pada 1 Maret 1943, Jepang membentuk PETA (Pembela Tanah Air) untuk melatih rakyat Indonesia dalam membantu pertahanan wilayah dari serangan Sekutu, yang kelak menjadi salah satu dasar kekuatan perjuangan kemerdekaan. -
PM Jepang, Kuniaki Koiso, berjanji akan memberi kemerdekaan kepada Indonesia "kelak".
Pada 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso, mengumumkan dalam pidatonya bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. setelah perang berakhir. Pernyataan ini dibuat sebagai bagian dari strategi Jepang untuk mendapatkan dukungan lebih dari rakyat Indonesia dalam menghadapi Perang Dunia II, meskipun pada kenyataannya janji tersebut tidak segera diwujudkan dan lebih dilihat sebagai upaya untuk mengurangi ketegangan dan memperkuat kontrol Jepang atas wilayah Indonesia. -
Bom atom dijatuhkan di Hiroshima, Jepang.
bom atom pertama dijatuhkan oleh Amerika Serikat di kota Hiroshima, Jepang, menandai awal dari penggunaan senjata nuklir dalam perang. Bom yang diberi nama "Little Boy" menyebabkan kehancuran besar dan kematian puluhan ribu orang, baik seketika maupun akibat luka-luka dan radiasi dalam beberapa minggu dan bulan setelahnya. Serangan ini, diikuti oleh penjatuhan bom kedua di Nagasaki pada 9 Agustus 1945, menjadi faktor utama yang mempercepat kapitulasi Jepang dan mengakhiri Perang Dunia II. -
Jepang membentuk BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).
Pada 7 Agustus 1945, Jepang membentuk BPUPKI sebagai langkah untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. BPUPKI bertugas menyelidiki dan merencanakan struktur pemerintahan Indonesia setelah perang, yang akhirnya menjadi dasar bagi pembentukan negara Indonesia. Pembentukan BPUPKI juga mencerminkan upaya Jepang untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia, meskipun saat itu Jepang dalam kondisi semakin terdesak oleh Sekutu. -
Bom atom kedua di Nagasaki; Jepang makin terdesak.
Pada 9 Agustus 1945, bom atom kedua dijatuhkan di kota Nagasaki, Jepang, oleh Amerika Serikat, dengan nama bom "Fat Man". Serangan ini menyebabkan kehancuran yang luar biasa dan memperburuk kondisi Jepang yang sudah sangat terdesak akibat serangan udara dan kerugian besar lainnya selama Perang Dunia II. Dua bom atom ini, ditambah dengan serangan udara dan blokade laut yang ketat, memaksa Jepang untuk menyerah kepada Sekutu pada 15 Agustus 1945, yang menandai berakhirnya Perang Dunia II. -
Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.
Pada 15 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, setelah penjatuhan dua bom atom di Hiroshima dan Nagasaki serta serangkaian serangan lainnya. Keputusan ini diumumkan oleh Kaisar Hirohito melalui siaran radio yang bersejarah, yang menandai berakhirnya Perang Dunia II. Penyerahan ini membuka jalan bagi kemerdekaan Indonesia, yang kemudian diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. -
Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu.
Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu setelah dua bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki serta serangan lainnya yang melemahkan kemampuan perang Jepang. Pengumuman penyerahan ini disampaikan oleh Kaisar Hirohito melalui siaran radio, menandai berakhirnya Perang Dunia II. Penyerahan Jepang juga membuka peluang bagi proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. -
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Pada 17 Agustus 1945, Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta, atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi ini menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka, lepas dari penjajahan Jepang dan Belanda, dan menjadi tonggak sejarah penting dalam perjuangan bangsa menuju kedaulatan. -
UUD 1945 disahkan, Soekarno-Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
Pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara. Pada hari yang sama, Soekarno ditetapkan sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden pertama Republik Indonesia. -
Pertempuran Surabaya melawan pasukan Inggris dan Belanda (NICA).
terjadi Pertempuran Surabaya antara rakyat dan pejuang Indonesia melawan pasukan Inggris dan Belanda (NICA) yang ingin kembali menguasai Indonesia. Pertempuran ini dipicu oleh tewasnya Brigadir Jenderal Mallaby dan merupakan salah satu pertempuran terbesar dan paling heroik dalam sejarah kemerdekaan. Ribuan pejuang dan rakyat gugur, namun semangat perlawanan ini menunjukkan tekad Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaannya. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. -
Agresi Militer Belanda I.
Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda I dengan menyerang wilayah Republik Indonesia, terutama di Jawa dan Sumatra, untuk merebut kembali kekuasaan kolonial. Serangan ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian Linggarjati, yang sebelumnya disepakati antara Indonesia dan Belanda. Meskipun Belanda berhasil menguasai beberapa wilayah, agresi ini mendapat kecaman internasional dan mendorong keterlibatan PBB, yang kemudian membentuk Komisi Tiga Negara (KTN) untuk menengahi konflik. -
Agresi Militer Belanda II (Soekarno dan Hatta ditangkap).
Belanda melancarkan Agresi Militer Belanda II dengan menyerang Yogyakarta, ibu kota sementara Republik Indonesia saat itu. Dalam serangan ini, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan sejumlah pemimpin republik lainnya ditangkap dan diasingkan ke luar Jawa. Meski pimpinan ditawan, perlawanan rakyat terus berlangsung melalui perang gerilya yang dipimpin Jenderal Sudirman, dan tekanan internasional semakin besar terhadap Belanda. Agresi ini akhirnya memperkuat dukungan dunia bagi indo -
Serangan Umum 1 Maret (Yogyakarta).
Pada 1 Maret 1949, terjadi Serangan Umum 1 Maret di Yogyakarta yang dipimpin oleh Letkol Soeharto atas perintah Jenderal Sudirman dan persetujuan pemimpin republik yang ditawan. Dalam serangan ini, pasukan Indonesia berhasil merebut Yogyakarta selama enam jam dari tangan Belanda, menunjukkan kepada dunia bahwa Republik Indonesia masih ada dan memiliki kekuatan militer. Serangan ini menjadi momen penting dalam perjuangan diplomasi, memperkuat posisi Indonesia di mata internasional. -
Konferensi Meja Bundar (KMB).
meja bundar di tanggal 23 Agustus–2 November 1949, antara delegasi Indonesia, Belanda, dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg). Dalam konferensi ini, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan penuh kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) pada 27 Desember 1949 kecuali untuk wilayah Irian Barat yang statusnya akan dibicarakan kemudian. KMB menjadi penutup perjuangan diplomatik panjang Indonesia untuk mendapatkan pengakuan internasional sebagai negara merdeka. -
Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia.
Pada 27 Desember 1949, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) melalui upacara penandatanganan di Den Haag, Belanda, dan di Istana Merdeka, Jakarta. Pengakuan ini merupakan hasil dari Konferensi Meja Bundar (KMB) dan menandai berakhirnya secara resmi penjajahan Belanda di Indonesia, meskipun masih ada persoalan seperti status Irian Barat yang belum diselesaikan. -
Indonesia kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Pada 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) setelah sempat menjadi Republik Indonesia Serikat (RIS) hasil dari perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB). Keputusan ini diambil setelah adanya kesepakatan bahwa Indonesia harus kembali menjadi negara kesatuan, dan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno kembali menjadi negara yang utuh, dengan Jakarta sebagai ibu kotanya. -
Konferensi Asia Afrika di Bandung.
Konferensi ini bertujuan untuk mempererat kerjasama antar negara-negara baru merdeka, mempromosikan perdamaian,serta memperjuangkan kemerdekaan negara-negara yang masih dijajah. Konferensi ini juga menjadi momentum penting dalam gerakan Non-Blok, di mana negara-negara peserta berkomitmen untuk tidak berpihak pada blok Barat maupun Timur dalam Perang Dingin. Deklarasi Bandung yang dihasilkan menekankan prinsip-prinsip seperti penghormatan terhadap kedaulatan, non-intervensi, dan perdamaian dunia. -
Dekrit Presiden: kembali ke UUD 1945.
. Keputusan ini diambil setelah situasi politik Indonesia semakin tidak stabil dan banyaknya perbedaan pendapat tentang bentuk negara. Dengan dekrit tersebut, Indonesia kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara, yang mengembalikan Indonesia ke bentuk Negara Kesatuan dan memperkuat posisi Presiden sebagai kepala negara. Dekrit ini juga menandai berakhirnya eksperimen dengan sistem parlementer yang diterapkan setelah kemerdekaan. -
Gerakan 30 September (G30S).
Gerakan 30 September dengan tujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan membentuk pemerintahan baru yang lebih prokomunis. Mereka menculik dan membunuh enam jenderal TNI,serta mencoba merebut kekuasaan. Namun, upaya tersebut gagal setelah Mayjen Suharto mengambil alih komando TNI dan memimpin perlawanan terhadap G30S. Kejadian ini berujung pada penangkapan dan pembubaran PKI serta awal dari bergesernya kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto, yang kemudian menjadi Presiden Indonesia. -
Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).
Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), yang dikeluarkan pada 11 Maret 1966, memberikan wewenang kepada Mayjen Soeharto untuk mengambil tindakan guna mengembalikan keamanan dan ketertiban pasca-peristiwa G30S. Surat ini dianggap sebagai dasar hukum bagi Soeharto untuk mengambil alih kekuasaan, yang akhirnya membuatnya menjadi Presiden Indonesia pada 1967. -
Soeharto resmi jadi Presiden RI menggantikan Soekarno.
Pada 12 Maret 1967, Soeharto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia menggantikan Soekarno setelah mendapatkan mandat melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Soeharto memulai era Orde Baru, yang berlangsung hingga Reformasi pada 1998. -
Operasi Seroja (invasi Indonesia ke Timor Timur).
Operasi Seroja adalah invasi militer Indonesia ke Timor Timur yang dimulai pada 7 Desember 1975, setelah wilayah tersebut menyatakan kemerdekaan dari Portugal. Indonesia, khawatir akan pengaruh komunis, melancarkan operasi untuk mengamankan wilayah tersebut. Timor Timur resmi dianeksasi sebagai provinsi Indonesia pada 1979, meskipun perlawanan pro-kemerdekaan terus berlanjut hingga 1999. -
Tragedi Trisakti (mahasiswa tewas dalam demo besar).
Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998, saat mahasiswa mengadakan demonstrasi besar di Jakarta untuk menuntut reformasi politik dan pengunduran diri Presiden Soeharto. Dalam aksi tersebut, pasukan keamanan menembaki para demonstran di kawasan Universitas Trisakti, yang mengakibatkan empat mahasiswa tewas dan banyak lainnya terluka. Tragedi ini memicu gelombang protes lebih besar di seluruh Indonesia dan mempercepat jatuhnya Soeharto, yang mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. -
Krisis Moneter menghantam Indonesia.
Krisis Moneter 1997-1998 menghantam Indonesia, dimulai dengan terjadinya krisis ekonomi Asia yang dipicu oleh jatuhnya nilai tukar mata uang baht Thailand. Krisis ini menyebabkan nilai rupiah jatuh drastis, inflasi melonjak, dan banyak perusahaan bangkrut. Situasi ini memperburuk ketidakstabilan politik dan ekonomi, yang akhirnya memicu reformasi dan mengakhiri masa pemerintahan Soeharto setelah 32 tahun berkuasa. Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, dan Indonesia memasuki era reformasi. -
Soeharto mengundurkan diri, era Reformasi dimulai.
Pada 21 Mei 1998, Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden Indonesia setelah lebih dari 30 tahun berkuasa, dipicu oleh tekanan besar dari krisis ekonomi, protes massal, dan tragedi Trisakti. Pengunduran dirinya menandai dimulainya era Reformasi, yang membawa perubahan signifikan dalam politik Indonesia, termasuk pembaruan demokrasi, desentralisasi kekuasaan, dan peningkatan kebebasan pers. -
Abdurrahman Wahid (Gus Dur) jadi Presiden RI ke-4.
9, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia ke-4 setelah pemilihan umum pertama pasca-Reformasi. Gus Dur, yang merupakan tokoh agama dan pluralis, menggantikan B.J. Habibie. Kepresidenannya diwarnai oleh upaya-upaya untuk memperkuat demokrasi, memperjuangkan hak asasi manusia, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama, meskipun masa pemerintahannya juga dihadapkan pada berbagai tantangan politik dan ekonomi. Gus Dur menjabat sebagai presiden hingga 2001. -
Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden RI ke-5.
Pada 23 Juli 2001, Megawati Soekarnoputri resmi menjadi Presiden Republik Indonesia ke-5 setelah Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dilengserkan melalui pemakzulan oleh MPR. Megawati, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden, menjadi presiden wanita pertama di Indonesia. Kepresidenannya fokus pada upaya memperkuat stabilitas politik, reformasi ekonomi, dan pemulihan hubungan dengan dunia internasional. Megawati memimpin Indonesia hingga 2004. -
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dilantik sebagai Presiden RI ke-6.
Pada 20 Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-6 setelah memenangkan pemilihan presiden langsung pertama di Indonesia. SBY, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden di era Megawati, memulai masa pemerintahannya dengan fokus pada reformasi ekonomi, pemberantasan korupsi, dan memperkuat demokrasi. SBY terpilih kembali untuk masa jabatan kedua pada 2009 dan menjabat hingga 2014. -
Joko Widodo (Jokowi) dilantik sebagai Presiden RI ke-7.
Joko Widodo (Jokowi) resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7, menjadi presiden pertama yang berasal dari luar kalangan elite militer dan politik orde lama. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Kepemimpinannya menekankan pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan program-program sosial seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Jokowi kemudian terpilih kembali untuk masa jabatan kedua pada 2019. -
okowi lanjutkan periode kedua.
Pada 20 Oktober 2019, Joko Widodo (Jokowi) dilantik untuk periode kedua sebagai Presiden Republik Indonesia setelah memenangkan Pemilu 2019 bersama wakilnya, Ma’ruf Amin. Di periode ini, Jokowi melanjutkan pembangunan infrastruktur, mendorong transformasi digital, reformasi pendidikan dan kesehatan, serta memimpin penanganan pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak 2020. Pemerintahannya juga fokus pada pemindahan ibu kota negara ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. -
Pandemi COVID-19 melanda Indonesia.
setelah diumumkannya dua kasus pertama oleh Presiden Joko Widodo. Virus corona menyebar cepat ke seluruh wilayah, menyebabkan krisis kesehatan, ekonomi, dan sosial. Pemerintah memberlakukan berbagai kebijakan seperti pembatasan sosial berskala besar (PSBB), PPKM, serta program vaksinasi nasional untuk menekan penyebaran virus. Pandemi berdampak besar pada sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, namun juga mendorong percepatan digitalisasi dan reformasi sistem pelayanan publik. -
Pemilu Presiden, Legislatif, dan DPD.
Pemilu Presiden, Legislatif, dan DPD diselenggarakan secara serentak pada 14 Februari 2024 di seluruh Indonesia. Pemilu ini memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Pemilu 2024 menjadi momen penting dalam kelanjutan demokrasi Indonesia, karena melibatkan partisipasi jutaan pemilih dan menentukan arah kepemimpinan nasional serta legislatif untuk lima tahun ke depan. -
Pelantikan Presiden hasil Pemilu 2024.
Pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2024–2029 setelah memenangkan Pemilu 2024 dengan 58,59% suara. Pelantikan berlangsung di Gedung MPR/DPR RI, dan menandai awal masa jabatan lima tahun mereka, dengan fokus pada pemberantasan korupsi, pengentasan kemiskinan, serta swasembada pangan dan energi.