-
Awal kedatangan Jepang ke Indonesia
Jepang menyerbu Asia Tenggara, yang saat itu dijajah oleh Belanda, dengan Indonesia termasuk di antaranya. Tujuan dari invasi ini adalah untuk membuat wilayahnya menjadi lebih luas dan mendominasi sumber daya alam. Jepang menindas orang-orang Belanda dan mendirikan pemerintahan militer, yang membuat rakyat Indonesia menderita dan menimbulkan perlawanan yang akhirnya membuka jalan kemerdekaan. -
Kedatangan Jepang di Indonesia
Jepang datang ke Indonesia di Kalimantan Timur dengan tujuan menguasai sumber daya alam. Jepang mendirikan pemerintahan militer yang menindas dan memanfaatkan tenaga kerja Indonesia, memicu perlawanan yang akhirnya mendorong kemerdekaan Indonesia. -
Sambutan Indoensia kepada Jepang
Pada awalnya, rakyat Indonesia menyambut Jepang dengan gembira karena mengira Jepang akan membebaskan mereka dari Belanda. Jepang mengaku sebagai "saudara tua" dan menjanjikan kemerdekaan. -
Penyerahan Belanda kepada Jepang
Jenderal Hein ter Poorten dari pihak Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jenderal Hitoshi Imamura dari Jepang di Kalijati, Subang. Penyerahan ini menandai berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia dan dimulainya masa pendudukan militer Jepang. -
Janji Kemerdekaan oleh Jepang
Sebelum kekalahan di Perang Asia-Pasifik, Jepang mencoba memperoleh simpati rakyat Indonesia dengan memberitahu akan kemerdekaan bagi bangsa-bangsa itu. Koiso, Jenderal PM Jepang, mengumumkan kemerdekaan bagi Indonesia pada 7 September 1944, di depan parlemen Jepang bahwa; sebagai bukti awal, Jepang mengizinkan penggunaan bendera merah putih bersama bendera Jepang di semua kantor pemerintah Jepang. -
Romusha (kerja paksa)
Setelah Belanda memberikan Indonesia, pada Jepang. Indonesia berpikir Jepang akan membebaskan dari perbudakan. Tetapi Jepang leih kejam dibandingkan Belanda dan membuat peraturan Romusha (kerja paksa). -
Pembentukan Putera (Pusat Tenaga Rakyat)
Putera (Pusat Tenaga Rakyat) dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 1 Maret 1943. Organisasi ini dipimpin oleh 4 tokoh nasional:
1. Ir. Soekarno
2. Drs. Moh. Hatta
3. Ki Hajar Dewantara
4. KH Mas Mansyur. Tujuan utamanya adalah memobilisasi dukungan rakyat Indonesia untuk membantu usaha perang Jepang. Namun, para tokoh nasional justru memanfaatkannya untuk membangkitkan semangat nasionalisme. -
Heiho
Setelah Jepang melakukan romusha, Jepang mendirikan Heiho . Yaitu pasukan yang bertujuan untuk emmebnatu tentara Jepang dalam perang dunia kedua. Heiho terdiri dari pemuda Indonesia. -
Pembentukan PETA (Pembelah Tanah Air)
PETA menjadi cikal bakal kekuatan militer Indonesia dalam perjuangan kemerdekaan dan pengaruhnya besar terhadap pembentukan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), cikal bakal TNI. -
Pembentukan PETA (Pembela Tanah Air)
Pembentukan Pembela Tanah Air (PETA) oleh Jepang bertujuan untuk memperkuat pertahanan mereka dalam menghadapi serangan Sekutu dengan melibatkan rakyat Indonesia. Organisasi militer ini merekrut dan melatih pemuda-pemudi Indonesia, termasuk tokoh-tokoh dari Banten seperti:
1. Soedirman
2. Aminuddin
3. Sukarno. -
Jepang tersedak dalam perang dunia ke-2 (1944-1915)
Setelah pembentuka PETA (pembelah tanah air), Jepang dan Blok Poros/axis mulai terdesat oleh Blok sekutu. Yang menyebab kelemahan Jepang. -
Pembentukan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan)
BPUPKI beranggotakan 62 tokoh Indonesia dan diketuai oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat, serta dibantu oleh tiga anggota Jepang sebagai pengawas, yaitu Ichibangase Yosio, Takeda, dan Yamamoto. Dalam sidang pertamanya pada 29 Mei–1 Juni 1945, BPUPKI mulai merumuskan dasar negara, yang melahirkan gagasan Pancasila dari Ir. Soekarno. -
Pembentukan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan)
BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dibentuk oleh pemerintah Jepang pada 1/3/1945 dan secara resmi dilantik pada 28/5/1945. Tujuan pembentukan badan ini adalah untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan di masa depan. -
Sidang BPUPKI yang pertama
(29 Mei- 1 Juni) Sidang BPUPKI yang pertama membahas tentang rumusan dasar negara Indonesia merdeka. Untuk mendapatkan rumusan dasar negara yang benar- benar tepat, maka acara dalam sidang ini adalah mendengarkan pidato dari tiga tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, yaitu Mr. Mohammad Yamin, Mr Soepomo, dan Ir Soekarno. -
Pembentukan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)
PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) dibentuk oleh Jepang tanggal 7/7/1945 sebagai pengganti BPUPKI untuk menyiapkan kemerdekaan Indonesia. Badan berikut memiliki 21 tokoh Plzeň dari Indonesia yang beranggotakan Ir. Soekarno, Drs. Mohammad H. -
Pengumuman Kaisar Hirohito
Peristiwa bom atom yang dijatuhkan ke Hiroshima dan Nagasaki membuat Kaisar Hirohito menyatakan kekalahan Jepang melalui radio nasional. Berita ini didengar oleh Sutan Syahrir, sehingga muncul pemikiran bahwa Jepang tidak lagi menguasai Indonesia dan Indonesia dapat segera melaksanakan proklamasi. -
Peristiwa Rengasdengklok
Pada tanggal 16/7/1945 pukul 03.00 WIB, Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengasdengklok, Karawang, untuk kemudian didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, mereka berdebat sampai dengan terjadinya kesepakatan antara golongan tua yang diwakili Soekarno dan Hatta serta Mr. Achmad Subardjo dengan golongan muda tentang kapan proklamasi akan dilaksanakan setelah Jepang mengalami kekalahan dalam Perang Pasifik, dan terjadi di rumah Djiauw sie song keturunan Chinese. -
Proklamasi Kemerdekaan
Pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00 pagi Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada kediamannya yang berlokasikan di Jalan Pegangsaan Timur No. 56. Pembacakan dilakukan setelah pidato yang singkat berikutnya tanpa naskah tertulis yang berisi suatu rangkaian kalimat berputus-putus alih-alih paragraf lengkap yang biasanya digunakan pada pidato biasanya. -
Sidang PPKI Pertama
Sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan, PPKI mengadakan sidang pertamanya. Dalam sidang ini, beberapa keputusan penting diambil: UUD 1945 disahkan, dengan Piagam Jakarta dari BPUPKI sebagai rancangan awal. Setelah sedikit revisi, termasuk perubahan kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa", UUD disahkan terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (37 pasal), 4 pasal Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan. -
Sidang PPKI Kedua
Sidang kedua PPKI dilaksanakan pada 19 Agustus 1945. Dalam sidang ini diputuskan pembagian Indonesia menjadi 8 provinsi yang masing-masing dipimpin oleh gubernur. Selain itu, dibentuk Komite Nasional Daerah di setiap provinsi untuk membantu tugas presiden. PPKI juga menetapkan pembentukan 12 departemen dan 4 non-departemen sebagai awal struktur pemerintahan. -
Sidang ketiga PPKI
Pada 22 Agustus 1945, sidang ketiga dari PPKI diadakan. Beberapa keputusan krusial: Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) diresmikan pada 29 Agustus, sebagai pengganti DPR sementara, PPKI juga memerintahkan berdirinya Partai Nasional Indonesia , pada akhir Agustus, rencana pembentukan partai ini dibatalkan segera setelah karena dianggap tidak demokratis. Harian yang sama, pula dibentuklah Badan Keamanan Rakyat atau BKR untuk melakukan keamanan di dalam negeri. -
Sidang Kedua BPUPKI
(10-17 September) Sidang kedua membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar (UUD) dan bentuk negara. Mengenai bentuk negara, mayoritas
peserta sidang setuju dengan bentuk republik. -
Pertempuran Mempertahankan Kemerdekaan (19 September 1945 -1 Maret 1949)
- Insiden Hotel Yamato (19 September 1945) yang berkembang menjadi Pertempuran 10 November di Surabaya.
- Pertempuran Lima Hari di Semarang (15–19 Oktober 1945).
- Pertempuran Ambarawa (26 Oktober–15 Desember 1945).
- Bandung Lautan Api (24 Maret 1946).
- Puputan Margarana di Bali (20 November 1946).
- Pertempuran Medan Area (13 Oktober 1945 – 15 Februari 1947).
- Serangan Umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta.
-
Kembalinya Belanda
Allied Forces Netherlands East Indies (AFNEI) datang mendarat di tanjung priok, dengan misinya adalah memperoleh pemerintahan dari Jepang, tanpu diasuransi tentara jepang, dan merampuk tawanan Sekutu; Namun, penyediaan NICA (Netherlands Indies Civil Administration) ditengah ini hanya dapat merebaknya gerulang rakyat Indonesia. -
Perundingan Linggajati
(10 November 1946 - 25 Maret 1947) Belanda mengakui secara de facto wilayah RI meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Disepakati pembentukan RIS dan persemakmuran dengan Belanda. -
Agresi Militer Belanda I
(21 Juli - 5 Agustus 1947), Setelah Belanda melanggar Perjanjian Linggajati dan mengirimkan serangan militer massal terhadap wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan kepentingan sendiri, Belanda ingin merebut kembali Jawa dan Sumatra yang saat itu telah digtuwahi oleh Republik. Progerasi ini mengakibatkan beberapa wilayah strategis jatuh ke tangan Belanda dan menuai rekanan dunia internasional, termasuk PBB yang melakukan pengumbisan proses itu termasih Renville untuk penyelesaian masalah budaya. -
Perundingan Renville
(8 Desember 1947- 17 januari 1948) Dilakukan di atas kapal USS Renville. Belanda hanya mengakui Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera sebagai wilayah RI. TNI ditarik dari daerah pendudukan Belanda. -
Perundingan Renville
Perjanjian ini dibuat untuk melawan konflik karena Agresi Militer Belanda II. Indonesia setuju menghentikan perang gerilya dan ia akan menyertai Konferensi Meja Bundar, sedangkan Belanda setuju mengembalikan Gusti pemimpin Republik Indonesia yang ditangkap dan Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Sumatra sebagai daerah RI. -
Agresi Militer Belanda II
Yogyakarta jatuh, para pemimpin RI ditangkap. Namun, dibentuk PDRI di Sumatera Barat oleh Syafruddin Prawiranegara. Serangan Umum 1 Maret 1949 membuktikan eksistensi RI. -
Serangan Umum 1 Maret 1949
Gambar Serbu 1 Maret 1949 adalah suatu peristiwa yang tidak kalah bersejarah ketika TNI dalam pimpinan Letnan Kolonel Soeharto dan berdasarkan perintah Panglima Besar Jenderal Soedirman memulai serangan ke Yogyakarta tempat Belanda berempat meneturlah. Dengan demikian, TNI berhasil menguasai kota selama kurang lebih 6 jam. Serbu ini berhasil menampilkan bahwa TNI tetap aktif, dan hal lain adalah TNI mematahkan klaim Belanda bahwa Republik Indonesia sudah tidak ada. -
Perjanjian Roem-Royen
Perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang di mulai dilakukan tanggal 17/3/1949 di Hotel Des Indes, Jakarta, dan ditandatangani pada tanggal 7/5/1949. Ini dibuat untuk menyelamatkan konflik yang terjadi setelah Pertempuran Militer Belanda II. Indonesia berjanji berhenti memulai perang gerilya dan hadir pada Konferensi Meja Bundar, sedangkan Belanda berjanji akan melepaskan para pemimpin Republik Indonesia yang ditangkap dan kebijakan Republik Indonesia yang dibawa pola menjadi Yogyakarta. -
Konferensi Meja Bundar
(23 Agustus - 2 November 1949) Belanda menyerahkan kedaulatan secara resmi kepada Republik Indonesia Serikat pada 27 Desember 1949, penyerahan ini menandai akhir kolonialisme Belanda di Indonesia. -
Demokrasi Parlemen (1950-1959)
Sementara itu, masa ini juga menyertakan masalah besar mengenai peran Islam dalam negara. Soekarno menciptakan konsep negara sebagai negara sekuler, sementara beberapa kelompok Muslim menyukai Indonesia berdiri sebagai negara Islam bahkan yang statusnya, kakimanya agar berundur pada hukum syariah. Pendekatan ini juga memperkumsumkan pertentangan pada pemerintahan dan mencamporkan pembentukan konsensus politik. . -
Demokrasi Terpinpin (1959-1966)
Selama Demokrasi Terpimpin 1959–1965, ketika itu Presiden Soekarno memimpin secara otoriter dan kebijakan luar negeri Indonesia diasumsikan mengejar non bung dan ini semakin ditegaskan oleh Bandung Conference 1955. Suaranya di dalam negeri, semakin dekat dengan negara komunis Asia dan Partai Komunis Indonesia yang saat itu menjadi kekuatan komunis ketiga di dunia. -
Gerakan 30 September (G30S/PKI)
Kudeta yang terjadi di malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, saat sekelompok pasukan yang melucuti identitas sebagai Gerakan 30 September menculik dan membunuh enam jenderal, satu perwira serta menguasai beberapa gedung di Jakarta dan proklamasikan diri sebagai Dewan Revolusi. Namun, kudeta ini gagal setelah kepolisian yang dipimpin Mayor Jenderal Soeharto mengamankan situasi dan melakukan putusan pembantaian terhadap seluruh gerakan tersebut. -
Orde Baru
Orde Baru adalah masa pemerintahan Presiden Soeharto mulai 1966-1998 fokus pada stabilitas politik dan pembangunan ekonomi. Masa ini berhasil melakukan banyak pertumbuhan ekonomi tetapi juga dikenal dengan korupsi, kuasa otoriter dan pembatasan kebebasan. Rezim ini tak lama kemudian terkendala oleh krisis ekonomi dan gerakan reformasi masyarakat. -
Era Reformasi (1998-1999) B.J Habibie
B.J Habibie adalah presiden ketiga setelah Soeharto. B.J Habibie dilantik menjadi presiden dari tanggal 21/5/1998-1999. Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi. -
Era Reformasi (1999-2001) Abdurrahman Wahid
Abdurrahman wahid adalah presiden keempat setelah B.J Habibie. Abdurrahman Wahid dilantik menjadi presiden pada tanggal 20/10/1999-23/7/2001. Presiden Wahid adalah periilangan pemerintahan yang menyusahkan; ketidakpastian ekonomi, konflik etnis dan sejarma di berbagai wilayah, serta masalah kemanusiaan di Timor Barat adalah tantangan yang dihadapi. Ketegaran politik MPR sendiri pada kebijakannya akan membawa kekuyuwanan pula. -
Era Reformasi (2001-2004) Megawati Soekarnoputri
Megawati Soekarnoputri adalah presiden ke lime setelah Gusdur. Megawati Soekarnoputri dilantik menjadi presiden wanita pertama di Indonesia pada tanggal 23/7/2001-2004. Pemerintahan Megawati teritori pada politik dan sektor ekonomi stabilisasi seerasasi setelah krisis. Reformasi bertujuan megresmikan, memperbaiki hubungan luar negeri, dan memperketat ketegangan sosial; namun, Megawati terus menghadapi tantangan seperti terorisme dan masalah kemiskinan.
. -
Era Reformasi (2004-2014) Susilo Bambang Yudhoyono
Susilo Bambang Yudhoyo adalah presiden ke enam setelah Megawati. Susilo Bambang Yudhoyo dilantik menjadi presiden pada tanggal 29/10/2004-2014. Dikenal karena kestabilitas, demokratis, serta fokus pada pertumbuhan ekonomi, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi. Ia adalah presiden pertama yang terpilih langsung oleh rakyat dan menjabat selama dua periode. -
Era Reformasi (2014-2024) Joko Widodo/Jokowi
Joko widodo/jokowi adalah presiden ke tujuh setelah SBY. Joko widodo dilantik menjadi presiden pada tanggal 20/10/2014-14/2 2024. Pemerintahan Presiden Joko Widodo(Jokowi) adalah pemerataan infrastruktur, reformasi birokrasi, dan penguatan ekonomi nasional utama. Dia sudah lebih fokus untuk memperjuangkan pemerataan pembangunan hingga ke daerah terpencil dan digitalisasi pelayanan publik Jokowi berbagai kinerja diplomasi internasional dan stabilitas politik di tanah air. . -
Era Reformasi (2024-sekarang) Prabowo Subianto
Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden ke-8 Indonesia dalam Pemilu 14 Februari 2024 dan akan dilantik pada 20 Oktober 2024. Pemerintahan Prabowo berfokus pada keberlanjutan program pembangunan era sebelumnya, khususnya di bidang infrastruktur, ketahanan pangan, dan pertahanan. Ia juga menekankan stabilitas nasional, modernisasi militer, serta kesejahteraan rakyat melalui reformasi ekonomi dan sosial.